Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Masyarakat sebagai Komisioner (Kultural) KPK

Berbicara bangsa Indonesia, sudah merupakan rahasia umum bahwa negeri ini masih saja dalam selimut pekat korupsi. Tindakan keji tersebut telah menjadi “hantu” bagi siapapun. Praktik-praktik korupsi tidak hanya terjadi pada tataran pemerintah pusat, tapi menyentuh tataran pemerintah daerah bahkan ke pelosok-pelosok desa. Seolah korupsi menjadi hal yang biasa dilakukan meskipun secara nurani tidak ada seorangpun yang menerima praktek tersebut. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa fenomena korupsi di Indonesia merupakan tradisi yang membudaya. Artinya korupsi telah menjadi budaya bagi politisi atau bahkan rakyat pada umumnya.

Masyarakat sebagai komposisi penting pemerintahan memiliki potensi untuk memperbaiki keadaan, namun mengingat persoalan korupsi adalah persoalan budaya maka langkah-langkah yang ditempuh tidak cukup dengan pendekatan konstitusional tetapi juga membutuhkan langkah-langkah kultural, salah satunya dengan membangun paradigma masyarakat yang lebih idealis di tengah maraknya paradigma pragmatis.. Sebagaimana dikatakan Piliang (2013: 102) masyarakat modern telah menjadi masyarakat konsumeris yang segala tindakannya adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan perut. Demikianlah pula dengan perpolitikan yang praktiknya sangat rawan terhadap tindakan korupsi. Dengan demikian paradigma perpolitikan kita dewasa ini juga terinveksi virus paradigma pasar (pragmatis).  

Untuk menunjang terbangunnya paradigma masyarakat idealis yang berarti melawan mentalitas koruptif maka dibutuhkan tindakan yang disebut Thomas Khun sebagai pergeseran paradigma. Yakni menggusur paradigma pragmatis dengan paradigma idealis. Revolusi mental sebagai sebuah paradigma sangat menarik untuk dikaji dan didukung dengan wacana-wacana serupa. Namun demikian revolusi mental sejauh yang saat ini kita saksikan masih bersifat eksistensial, yaitu banyak bergerak dalam tataran wacana teoritis saja dan sedikit menunjukkan perkembangan kongkrit ke arah aplikasi.

Melawan korupsi (juga pencegahannya) harus dilakukan secara total, baik melalui pemikiran, tindakan dan sistem kehidupan. Langkah pertama yang paling penting adalah membangun mental diri untuk menjadi insan yang lebih idealis. Untuk menuju suatu perubahan diri berdasarkan pada konsep fakta sosial maka dibutuhkan perbaikan sosial juga secara menyeluruh. Untuk tidak terlibat dalam perdebatan panjang kaum Durkheimian dan Weberian, kita tinggalkan pertanyaan apakah individu yang mempengaruhi sosial atau sosial yang mempengaruhi individu?.

Dalam hal ini penulis ingin mengatakan bahwa dalam upaya membangun mentalitas anti korupsi dibutuhkan kesadaran diri serta langkah kolektif berupa perbaikan sosial. Artinya kita gabungkan konsep determinasi dan motifasi sosial. Di samping individu bagaimanapun juga masyarakat sebagai struktur sosial paling besar (Giddens, 2010: 105) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan terlebih dalam upaya pemberantasan virus korupsi di negeri ini.

Kesadaran diri yang dimaksud di sini adalah penumbuhan prilaku baik di dalam hati. Sebagaimana dikatakan Immanuel Kant (Rachels, 2004: 89) bahwa tindakan baik seseorang hanya akan terwujud tatkala di dalam hatinya ada kehendak baik. Individu yang baik dalam sudut pandang fungsionalis akan membangun struktur sosial yang baik pula.   Di saat yang sama ketika struktur sosial menjadi baik maka akan mudah membangun paradigma idealis dalam diri individu. Kaitannya dengan hal ini saya melihat bahwa langkah strategis yang bisa dilakukan dalam upaya memberantas korupsi hingga akar-akarnya adalah dengan melibatkan masyarakat secara individu dan kolektif. Artinya yang bertugas memberantas korupsi itu bukan golongan tertentu saja (KPK), tapi bahkan merupakan kewajiban seluruh warga negara. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga resmi yang dibuat negara untuk memberantas korupsi, sejauh ini hanya bergerak secara struktural dengan anggota-anggota (komisioner) tertentu. Akhirnya pemberantasan korupsi juga hanya menyentuh tataran-tataran struktural seperti penangkapan-penangkapan pejabat negara yang korup dilakukan dengan langkah-langkah prosedural dan tersistem sehingga sangat berpotensi mengekang gerak KPK itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan komisioner KPK di luar ranah struktural. Kaitannya dengan hal ini saya mewacanakan masyarakat secara umum menjadi komisioner KPK secara kultural.

Cara kerja yang kemudian akan terlihat adalah adanya model penanganan korupsi yang saling melengkapi dimana komisioner formal KPK bergerak secara struktural dan komisioner kultural yakni masyarakat akan malakukan langkah-langkah informal yang jauh lebih holistik. Langkah-langkah yang dimaksud tidak hanya tindakan penangkapan tapi pencegahan. Hal ini sangat penting mengingat fenomena korupsi sebagai tindakan yang membudaya. Dengan kata lain pemberantasan korupsi harus dimulai sedini mungkin yakni pada tataran masyarakat itu sendiri.

Ketika masyarakat melakukan perannya sebagai komisioner KPK, maka hal itu akan membantu pencegahan tindakan korupsi, misalnya dengan membangun mentalitas anak-anak mereka untuk tidak bertindak koruptif. Pendidikan semacam ini akan sangat efektif sehingga akan mempengaruhi mentalitas anak tersebut di usia dewasanya. Di samping itu, masyarakat sebagai komisioner KPK akan mampu melihat langsung tindakan-tindakan koruptif yang terjadi di daerah mereka masing-masing sehingga lebih cepat mempelajarinya dan mampu untuk menekan prilaku korupsi lebih dini dan merata.

Pada prinsipnya pemberantasan korupsi di negeri ini harus dilakukan secara menyeluruh dan menyangkut berbagai aspek baik secara struktural maupun kultural serta sisi individu ataupun sosial. Kombinasi kedua pendekatan ini akan memberikan dampak perubahan paradigma yang lebih baik. Kita harus percaya bahwa harapan untuk Indonesia yang lebih baik akan segera terwujud dengan adanya masyarakat yang jujur dan peduli serta tekad yang kuat untuk terus melibatkan diri dalam perjuangan panjang melawan korupsi. Ini sangat penting terutama saat roda KPK sebagai kendaraan utama pemberantasan korupsi tengah gembos!      

 

Daftra rujukan

Giddens, Antony. Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru. Peny. Eka Adinugroho. Yogykarta: Pustaka Pelajar. 2010

Liliweri, Alo. Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

Piliang, Yasraf Amir. Semiotika dan Hipersemiotika; Kode, Gaya Dan Matinya Makna. Bandung: Matahari, 2012.

Rachels, James. Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. 2004


Sumber Gambar: www.voa-islam.com. akses tanggal 11 Juni 2021

Post a Comment for "Masyarakat sebagai Komisioner (Kultural) KPK"