Paradoks Pencairan Bantuan Covid di Bank yang Penuh Keramian

 

Pencairan dana bantuan untuk guru non pns yang dikenal dengan BSU secara aplikatif patut diapresiasi karena memberikan keringanan kepada para guru atas dampak pandemi yang telah mencekik seluruh bidang kehidupan. Namun demikian, mekanisme pencairan yang digunakan Kementrian Agama ataupun lainnya dengan bekerjasama dengan Bank faktanya menyisakan beberapa pertanyaan.

Pertama, perubahan mekanisme dari transfer langsung ke rekening masing-masing guru memunculkan pertanyaan, mengapa berubah? Apa alasan sehingga diganti dengan pembuatan rekening baru, yang pada kelanjutannya akan berdampak terhadap tergiringnya guru kepada garis penularan karena dilakukan di bank secara manual dan harus datang sendiri dengan menunjukkan identitas.

Kedua, awalnya BSU disebut dana bantuan yang karenanya tidak ada pemotongan pajak, faktanya saat tikungan terakhir penerapan kebijakan tersebut, secara tiba-tiba mengumumkan kebijakan baru yang ternyata bantuan itu dikenai pemotongan pajak.

Dua pertanyaan diatas sudah cukup general untuk menggambarkan persoalan mendasar dari pencairan bantuan covid tersebut. Mengapa bantuan tidak dikirim langsung ke rekening penerima? padahal sudah sangat jelas setiap guru memiliki nomor rekening. Kita mungkin punya banyak asumsi atas kebijakan ini, tetapi yang paling gampang kita kemukakan, barangkali memang dana yang cukup besar tersebut, sayang untuk tidak dicubit-cubit, setidaknya jumlah pajak sangat ‘lumayan’ untuk menambah pundi rupiah di rekening oknum. Sekali lagi ini hanya asumsi, persisnya kita tidak tahu.

Kemudian, jika kita melihat prosedur pencairan yang menggunakan mekanisme jemput bola ke Bank, sepertinya adalah kebijakan yang mencoba mendorong para penerima bantuan ke jurang resiko Covid. Kita tahu betapa angka virus tersebut masih belum menunjukkkan tanda-tanda melandai, oleh karena itu mendatangkan para penerima sumbangan covid ke bank dengan konsekuensi keramaian yang tak terhindarkan adalah suatu tindakan anomali di tengah pandemi. Hal ini diperparah dengan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Seandainya mekanisme transfer langsung diterapkan, tentu kita akan lebih merasa dipedulikan oleh pemerintah, tidak mendorong ke garis penularan!

Akankah niat baik pemerintah kita salah pahami karena mekanisme administratif yang diterapkan oleh kementrian tertentu? Kita boleh saja mengajukan spekulasi karena kita berada di ruang demokrasi yang memungkinkan hal itu. Tapi, dalam sanubari terdalam, terkadang kita harus menelan ludah dalam-dalam, serta mengubur kepiluan secara sendu, karena bahkan di tengah pandemi ini sebagian oknum masih mencari kesempatan? Sekali lagi pertanyaan ini masih menggumpal pekat butuh dijawab oleh yang berwenang. Akhirnya bantuan pemerintah di tengah pandemi virus Corona ini seperti melahirkan paradoks: di satu sisi ingin menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi, di sisi lain mendorong rakyat menuju keramaian yang rawan penularan!