Menyongsong Masyarakat Desa Madani Melalui Penyerapan APBN di Bidang Literasi

 

Salah satu program unggulan yang diusung pemerintah beberapa tahun terakhir adalah alokasi khusus APBN untuk desa. Kebijakan tersebut berisi sejumlah anggaran yang diterima semua desa di Indonesia dengan jumlah (sejak 2015) mencapai ratusan triliun (Kemenkeu, 2019). Amanat Undang-Undang menyebutkan bahwa anggaran tersebut harus terserap dalam rangka membangun sarana dan prasarana pedesaan termasuk pengembangan kualiltas kemanusiaan (Permendes Nomor 6, 2020).

Upaya membangun kemanusiaan tentunya tidak bisa dilakukan hanya melalui pembangunan infrastruktur yang bersifat materi semata, melainkan harus disertai dengan pembangunan non-materi seperti pengembangan literasi. Namun demikian, banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa program impelementasi dana desa sangat kering dari program-program yang berbasis pengembangan literasi.

Padahal jika kembali kepada ketentuan dalam Permendes, dana desa harus dalokasikan untuk pembangunan desa. Terma ‘pembangunan desa’ memiliki berbagai komponen diantaranya pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan literasi seperti perpustakaan, pojok baca, pengadaan bacaan-bacaan, dan berbagai aktivitas literasi lainnya (Permendes Nomor 6, 2020). Banyak ditemukan di berbagai desa yang pernah penulis observasi, bahwa program berbasis literasi masyarakat masih sangat minim, bahkan ada yang sama sekali nihil!

Secara terpisah, dalam aturan Kemendikbud digagas program Gerakan Literasi Nasional (Kemendikbud, 2017). Program ini menemukan titik persamaan sinergis dengan apa yang disebut ‘pembangunan desa’ yang digagas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kemendikbud menyebut bahwa pengembangan literasi desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan secara nasional (Kemendikbud, 2017: 7). Pada prinsipnya, Kementrian Keuangan, Kemendes PDTT dan Kementrian Pendidikan, sama-sama memiliki komitmen positif untuk pengembangan literasi utamanya di pedesaan guna membangun masyarakat yang madani.

Masyarakat madani, dipahami sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat (Hidayat dan Azra, 2006: 302-325). masyarakat madani dalam interpretasi yang terbuka sejalan dengan Nawacita yang digagas pemerintah Indonesia, dimana salah satu poin penting yang ada di dalamnya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Nawacita.co, 2019).

Untuk mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan kesadaran literasi yang kuat. Namun kenyataan tentang minimnya program pemerintah desa dalam hal pengembangan literasi guna penyerapan dana desa menjadi kecelakaan politik, pendidikan sekaligus kemanusiaan. Setiap manusia di bumi pertiwi ini sejatinya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan. Sayangnya, beberapa oknum justru menggembosi roda keberpihakan pemerintah atas pemerataan kualitas kemanusiaan tersebut.

Sebagai guru sekaligus aktivis literasi di pedesaan, saya merasa prihatin dengan kenyataan ini. Di tengah angka minat literasi bangsa kita yang masih saja terpuruk, belum terlihat komitmen serius dari beberapa pihak untuk membenahi literasi di negeri ini. Oleh karena itu,  melalui tulisan ini penulis akan memaparkan geliat program literasi masyarakat terutama di pedesaan. Dalam hal ini penulis membatasinya di wilayah kabupaten Lombok Timur. Melalui metode observasi, penulis menemukan beberapa data penting untuk didiskusikan dan menjadi catatan berharga bagi kita semua.

Empat dari 5 desa yang penulis observasi, menunjukkan bahwa dana desa hanya fokus pada pengembangan yang bersifat bangunan fisik semata. Sementara aspek lain seperti pembangunan nilai dan kualitas kemanusiaan sangat minim. Misalnya saja, keempat desa yang penulis maksud tidak ada satupun yang memiliki perpustakaan desa! Padahal dalam peraturan pemerintah melalui Permendes, perpustakaan desa merupakan satu kewajiban yang harus diadakan dalam upaya mendukung pembangunan kualitas kemanusiaan.

Literasi di tengah pandemi   

Minimnya pengembangan literasi dalam program impelementasi dana desa berdampak terhadap minimnya akses literasi masyarakat berupa tempat membaca (perpustakaan), bahan-bahan belajar, bacaan-bacaan untuk remaja dan anak-anak. Kenyataan ini semakin terlihat kronis saat pandemi Covid-19 mendera kehidupan dunia. Sebagai guru, penulis melihat betapa anak-anak yang dituntut untuk ‘belajar dari rumah’ mengalami kendala yang sangat akut. Akses literasi digital yang ditawarkan pemerintah secara nasional faktanya tidak bisa begitu saja diterapkan dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Minimnya alat elektronik yang dimiliki, keterbatasan akses internet adalah dua dari sekian masalah yang muncul.

Dilema belajar online yang menampar keras pendidikan di pedesaan sebenarnya bisa diminimalisir jika pada setiap desa telah terdapat akses untuk sumber-sumber belajar terpadu seperti perpustakaan dan pojok baca. Dari eksistensi perpustakaan desa, anak-anak sekolah yang ada di dalamnya bisa memanfaatkan perpustakaan untuk belajar secara mandiri dengan tetap melakukan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Namun demikian, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena bahkan buku bacaan pun masih sangat minim di desa-desa di daerah ini.

Dalam kapasitas penulis sebagai guru dan aktivis literasi, tulisan ini penting dihadirkan guna merefleksikan fenomena yang belakangan banyak terjangkit pada desa-desa di Lombok Timur secara khusus, atau mungkin di desa-desa lain secara nasional. Temuan dalam tulisan ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi kementrian terkait. Sementara itu bagi para guru dan aktivis literasi, temuan ini bisa menjadi motifasi untuk selalu optimis dalam mendidik anak bangsa meski di tengah berbagai halangan dan rintangan.

Masyarakat Baca; upaya memasyarakatkan literasi   

Ancaman memudarnya semangat literasi masyarakat yang muncul dari penggunaan anggaran dana desa yang tidak maksimal dalam melakukan ‘pembangunan desa’ patut menjadi kesadaran kita besama. Kita perlu untuk memelekkan mata melihat desa dalam perspektif pengembangan literasinya. Aktivitas literasi tidak boleh dipandang sebelah mata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara menjadikan literasi sebagai salah satu indikator penting. Mengapa literasi? sebagaimana yang dipahami, literasi merupakan kegiatan yang mencakup membaca, menulis, berdiskusi sekaligus pengolahan bacaan untuk menjadi keterampilan hidup (Kemendikbud, 2017: 4).

Dengan mengusung konsep literasi yang disebutkan diatas, maka literasi sejatinya merupakan kata kunci penting dalam upaya membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Namun demikian, ketika aturan-aturan pro-literasi yang digagas pemerintah dan ketidakefektifannya dalam impelementasi di tingkat pedesaan menjadikan kualitas kemanusiaan di negeri ini cendrung statis secara umum bahkan mungkin menunjukkan kemunduran. Sebagaimana yang dicatat Tempo, tingkat IPM Indonesia ada pada nomer 111 dari 189 negara (Tempo, 2019). Artinya, secara statistik Indonesia masih negara yang cukup buruk dalam hal kesehatan, pendidikan dan pendapatan.  

Kenyataan diatas patut menjadi peringatan untuk kita semua sebagai orang-orang yang peduli terhadap kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak untuk meningkatkan semangat literasi masyarakat dengan menggalakkan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) terutama di komunitas masyarakat pedesaan. Untuk mewujudkan ini kita bisa menggagas ‘masyarakat baca’. Yakni suatu terma untuk mendeskripsikan komunitas masyarakat yang melek literasi (Sari, dkk, 2020). Hal ini bermakna bahwa masyarakat tersebut memiliki minat yang tinggi terhadap aktivitas literasi sehingga akan mendongkrak kualitas kehidupan mereka secara intelektual. Kenyataan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam bidang lain di kehidupan mereka.

Oleh karena itu, dana desa perlu dimaksimalkan untuk aktivatas literasi. Dalam hal ini pemerintah perlu mendorong secara politik untuk mewujudkan masyarakat baca dengan menghadirkan perpustakaan desa. Dorongan tersebut tidak hanya berbentuk peraturan tertulis semata, tapi juga harus peraturan yang memiliki konsekuensi hukum bagi desa yang tidak melaksanakannya. Penulis berharap, adanya campur tangan pemerintah secara politik dengan ketegasan hukumnya, akan tercipta ‘satu desa satu perpustakaan’. Pada gilirannya, hal tersebut akan menjadi roda penggerak aktivitas literasi di pedesaan.

Adanya perpustakaan desa, pada gilirannya akan menjadi akses sumber belajar yang memadai bagi sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut. Hal itu akan memberikan solusi bagi beberapa sekolah yang memiliki kendala dalam mengakses sumber belajar terutama di tengah pandemi saat ini. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, adanya perpustakaan desa bisa menjadi solusi belajar di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kemapanan literasi menuju masyarakat madani

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis menawarkan beberapa solusi untuk memasifkan gerakan literasi masyarakat di tingkat desa guna mewujudkan masyarakat madani. Pertama, dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mewujudkan kesadaran tersebut, dalam hal ini masyarakat, maupun pemerintah desa. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan minat literasi dengan mengkader anggota keluarganya. Orang tua, misalnya, perlu mendoktrin anggota keluarganya untuk selalu mengembangkan aktivitas litersi. Di saat bersamaan, pemerintah desa perlu memberikan dukungan dengan menggagas program berbasis litersi dalam implementasi penggunaan dana desa. Pengadaan perpustakaan dan pojok baca, diantara hal yang sangat penting dilakukan.

Kedua, perlu peran dari Kementrian Keuangan, atau kementrian terkait dalam hal laporan pertanggungjawaban dana desa. Setiap laporan harus memberikan deskripsi yang menunjukkan penggunaan dana desa dalam aktivitas literasi. Nantinya, poin program literasi masyarakat tersebut menjadi salah satu poin utama agar laporan pertanggungjawaban desa berstatus ‘diterima’. Langkah ini untuk memaksimalkan penyerapan APBN dalam bidang literasi. Dengan adanya tekanan seperti ini, saya rasa mimpi untuk mewujudkan masyarakat desa yang melek literasi bisa terwujud dengan segera.

Ketiga, sinergi dari kepekaan pemerintah dan semangat literasi masyarakat akan mendorong terwujudnya masyarakat yang hidup dalam iklim literasi yang kuat. Pada akhirnya, semangat literasi yang kuat akan melahirkan bangsa yang bermartabat sehingga akan terwujud suatu tatanan kehidupan bernegara yang madani.

Referensi

Hidayat dan Azra. Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2006

Kemendes. Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, diunduh melalui situs: kemenkeu.go.id. akses tanggal 3 Agustus 2020

Kemendikbud. Panduan Gerakan Literasi Nasional. Jakarta: Kemendikbud, 2017

Kemenkeu. APBN 2019 Adil, Sehat, dan Mandiri Mendorong Investasi dan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia. melalui situs: kemenkeu.go.id. akses tanggal 2 Agustus 2020  

Menteri PPN dalam Redaksi Nawacita.co. Berikut Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024. melalui situs: nawacita.co. akses tanggal 2 Agustus 2020

Sari dkk. “The Concept of Human Literacy as Civics Education Strategy to Reinfoce Students Character in the Era of Disruption”. dalam Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 397, 2020, Atlantis Press. melalui situs: creativecommons.org. akses tanggal 2 Agustus 2020

Tempo. Indeks Pembangunan Manusia 2019 Kualitas Hidup Indonesia ke-111. melalui situs: dunia.tempo.co. akses tanggal 3 Agustus 2020