Meredam Gejolak Sosial Kenaikan BBM

 

Setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan, berbagai analisis tentang masa depan perekonomian bangsa Indonesia dikemukakan. Dari para ekonom yang senior sampai tersohor. Dan sebagaiamana proses kesepakatan penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, analisis itu pun penuh dengan kontradiksi. Ada yang meramal baik ada pula yang meramal buruk. Di sisi lain, konflik demi konflik terus berlangsung pasca keputusan final menaikkan harga kebutuhan pokok tersebut.

Salah satu analisis dipaparkan oleh Eugene Leow, seorang ekonom DBS dalam sebuah artikel (Kompas.com). Hal inti yang bisa ditangkap dari paparannya adalah dampak menurunya daya beli masyarakat dikarenakan naiknya harga barang-barang yang secara praktis akan berimplikasi pada melemahnya perekonomian bangsa. Sungguh mengherankan, jika daya beli masyarakat yang sebelumnya saja sudah rendah (Suara Karya, 10 juni 2013) ditambah dengan naiknya harga BBM. ini semakin memperparah “sesak” yang dialami rakyat. Itulah yang membuat kita bertanya, BBM naik, untuk siapa?

Tapi demi menjadi warga Negara yang baik, seyogyanya kita tetap menghormati keputusan wakil rakyat yang telah “bekerja keras” dengan penuh objektifitas itu. Memang teramat sulit menjadi orang kecil, apalagi di tengah hegemoni kaum mapan dan regulasi yang tak karuan. Kini kesulitan baru saja di tambah, yakni berusaha meninggikan penghasilan untuk menyeimbangkan daya beli. Tapi bagaimana caranya, tatkala kenaikan harga BBM yang tidak disertai dengan naiknya upah minimal? BSLM dipandang sebagai solusi. Lagi-lagi pemanjaan rakyat. Sampai kapankah pemerintah akan menggunakan solusi instan dalam permasalahan-permasalahan yang vital seperti ini?

Sebenarnya, permasalahan BBM bukan satu-satunya persoalan negeri ini. Hanya saja, banyak konflik yang kini bermunculan disebabkan kenaikannya. Masyarakat sudah tidak bisa lagi berfikir jernih atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang “aneh”. Serta masyarakat terkadang lebih memilih beroposisi terhadap Negara. Itu semua bentuk implikasi yang tak disadari pemerintah atas “kesewenang-wenangan” mereka dalam hal kebijakan maupun regulasi. Dalam teori psikologi sosial, kita mengenal relative deprivation, yakni sebuah sikap yang berhubungan dengan adanya realitas ketidakpuasan yang timbul dari kekurangan objektif satu kelompok atas kelompok yang lain. Maka dengan demikian, adanya situasi seperti saat ini (kenaikan BBM) tidak menutup kemungkinan akan berpotensi memunculkan persoalan-persoalan social lainnya.

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dengan diwarnai pembakaran pos polisi. Yang juga dilanjutkan oleh aksi blokade jalan oleh mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI). Serta di Makassar yang seperti orang berperang. Dan berbagai peristiwa serupa yang terjadi di seluruh penjuru nusantara.

Beragam fenomena ini membuat kita miris sekaligus iba menyaksikan psikologis social bangsa yang terkoyak. Masyarakat sudah tidak bisa lagi mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan. Orang-orang lebih memilih anarkisme untuk menungkapkan kekecewaan dan ketidaksepahaman terhadap pemerintah. Sehingga aksi bakar-bakar maupun pengerusakan selalu menjadi pemandangan wajib dalam setiap demonstrasi.

Semua persoalan yang terjadi belakangan ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah. Anarkisme hanyalah salah satu bentuk implikasi social dari kenaikan harga BBM. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menganggap angin lalu aksi mahasiswa maupun masyarakat yang terjadi. Melakukan reevaluasi atas kebijakan-kebijakan yang diusung tidaklah salah untuk merespon tuntutan rakyat. Karena memang semua orang butuh proses untuk memahami segala sesuatu termasuk permasalahan krusial BBM.

Dalam rangka menjaga eksisitensi ketenangan dan kondusifitas social masyarakat seiring diberlakukannya kebijakan menaikkan harga BBM, saya mengusulkan beberapa hal yang sekiranya dilakukan pemerintah untuk mengawal kebijakannya tersebut. Pertama, pemerintah harus segera bisa membuktika kepada rakyat Indonesia, bahwa solusi kenaikan harga BBM benar-benar sebagai solusi kongkrit untuk permasalahan Negara dalam hal ketahanan rupiah. Langkah ini harus segera, mengingat masyarakat begitu cepat “salah paham”. Jika tidak demikian, anarkisme untuk hari-hari selanjutnya tak terelakkan.

Kedua, kenaikan harga BBM, harus disertai dengan dinaikkannya upah minimal untuk buruh. Ini untuk menyeimbangkan harga pokok yang naik dengan daya beli masyarakat. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)  sekali lagi adalah solusi instan yang hanya akan memanjakan masyarakat dan membentuk karakter ekonomi yang tidak matang. Di samping itu, BLSM sendiri menimbulkan persoalan lain, seperti penerima yang bukan dari golongan tidak mampu. Menaikkan upah minimal lebih konkrit dan lebih memiliki nilai pendewasaan ekonomi masyarakat. Ketiga, langkah preventif dan kuratif pemerintah atas kasus-kasus kriminal dan permasalahan social lainnya pasca diterapkannya peraturan tersebut. seperti demonstrasi yang sering kali berujung anarkisasi. Sinergi pemerintah dan Polri penting dilakukan untuk menggapai hal itu. Serta jangan lagi pemerintah bersikap seperti ragu akan keputusan yang diambil. Presiden harus tegas jika sudah meyakini ini jalan yang terbaik.

Selain ketiga hal di atas, penting pula melakukan tindakan-tindakan untuk melepas ketergantungan masyarakat dari BBM, hal ini mengingat fenomena kenaikan BBM adalah hal yang sering terjadi dan barangkali akan terus terjadi sehingga melepaskan diri dari ketergantungannya harus segera dilakukan. Artinya, pemerintah harus memberikan alternative untuk mendampingi BBM sebagai kebutuhan pokok masyarakat. serta maksimalisasi kebijakan-kebijak terdahulu seperti pemanfaatan gas, batu-bara dan sumber energy lainnya harus kembali digencarkan.

Saya rasa, semua masyarakat di negeri ini akan menerima keputusan yang meskipun penuh kontroversial tersebut jika pemerintah segera membuktikan rasionalisasi yang disampaikan tatkala proses kesepakatan parlemen dalam penaikan harga BBM. Semoga langkah-langkah yang diambil negeri ini selalu bertujuan kepada kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat bangsa. Semoga!  

*Tulisan ini pernah dimuat di koran Malang Post