Menggugat Kedaulatan Ekonomi Bangsa

 

Di tengah usaha keras pemerintah untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat, banyak hal yang terlupakan dalam orientasi perkembangannya. Otoritarianisme pemerintah begitu dominan dalam pengambilan setiap kebijakan. Rakyat tak lagi memiliki suara dalam rangka kemajuan-kemajuan yang dicita-citakan. Seolah masyarakat hanya diberikan paket yang di dalamnya janji-janji kesejahteraan yang dirancang melalui regulasi dewan perwakilan mereka. Di saat yang sama, pemerintah tetap berpacu dengan berdalih, pembangunan.

Sebagai negara berkembang, indonesia kini melewati jalur yang semakin menanjak dan mulus. Prestasi demi prestasi telah ditorehkan bangsa ini. Kemajuan demi kemajuan tersebut dicapai di segala bidang kehidupan. (konon) terutama ekonomi. Perekonomian Indonesia tengah mulai diperhitungkan dunia internasional. Salah satu penyebabnya adalah keberhasilan Indonesia tidak ikut terkena jaring krisis yang tengah mendera Negara-negara maju di Eropa maupun Amerika.

Tolak ukur pencapaian standar internasional pun telah banyak yang menilai Indonesia cukup baik dalam manajemen ekonominya. Namun demikian, realitas dari sudut pandang rakyat sendiri masih menilai Negara telah gagal melakukan reformasi ekonomi yang telah dimulai 15 tahun yang lalu. Survey yang dilakukan salah satu media cetak beberapa hari yang lalu memaparkan hal tersebut (Kompas).  

Dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dirancang (khususnya dalam bidang ekonomi), sepertinya masih jauh panggang dari api. Kebijakan pensejahteraan masyarakat hanya didapatkan oleh golongan tertentu yang notabennya sudah termasuk dalam usaha makro. Adapun usaha-usaha kecil, sepertinya hanya berjalan ditempat di tengah hegemoni korporasi-korporasi maju. Ini mengindikasikan bahwa regulasi pemerintah masih berat sebelah. Hanya menjangkau mereka yang dekat dengan penguasa. Sebagai contoh, dalam proses tender yang dilakukan pemerintah, selalu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan terkesan itu-itu saja.

“Negara adalah ketika orang-orang berkumpul untuk membentuk suatu komunitas dan mereka semua menjadi penguasa dalam komunitas mereka”. demikian pernyataan Jhon Locke, salah seorang filsuf masa pencerahan Eropa. Jika melihat Indonesia, Negara ini telah keluar dari terminologi negara di atas. Nama apa yang pantas untuk komunitas yang hanya mementingkan sebagian golongan saja?

Di sini kita tidak mempermasalahkan penamaan Negara, namun bagaimana orientasi kenegaraan telah membias dalam laju menggapai masa depan. Pergerakan menuju kemajuan tidak melibatkan masyarakat seutuhnya (dan ini akan berakibat fatal). Apakah masa depan hanya milik sebagian orang saja? Secara eksplisit, Negara telah menjawab pertanyaan tersebut dengan “iya” yang meyakinkan.

Sebagai konsekuensi implementasi regulasi yang timpang, terbentuklah persaingan-persaingan yang tidak sehat di dalam masyarakat. Pengusaha-pengusaha besar menghegemoni dan terkadang menindas pengusaha-pengusaha kecil. Sehingga sering ditemukan, usaha-usaha mikro tidak memiliki umur yang panjang. Atau jika pun bisa eksis, berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih. Negara dalam hal ini, tetap melaju dengan gontai seiring pujian negar-negara dunia akan keberhasilan Indonesia.

Telah banyak diberikan kepada Indonesia penghargaan-penghargaan dari dunia internasional. Dan salah satu yang sering dibanggakan SBY adalah penghargaan atas keberhasilan dalam bidang ekonomi. Namun apresiasi tersebut dipertanyakan ketika rakyat masih saja menjerit dalam jerat kemiskinan.

Beberapa fenomena di atas penting menjadi refleksi Negara dalam evaluasi kebijakan ekonominya. Kita tidak membutuhkan penghargaan, tapi bagaimana regulasi memihak kepada rakyat dengan prinsip pemerataan. Dalam proses pemerataan ini, Negara diharapkan tidak memperlakukan rakyat manja. Manja disini dimaksudkan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya instan dan berimplikasi membuat masyarakat malas. Seperti program bantuan langsung tunai (BLT), kebijakan tersebut secara psikologis akan membentuk mentalitas manja dan malas bekerja. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbasis kreatifitas. Konsep pemeberdayaan masyarakat sebagai contoh salah satunya.

Dalam bukunya Membangun Indonesia Emas, Gunawan Sumodiningrat (2005) menekankan konsep pemberdayaan ini. Bagi Gunawan, kebijakan pemberdayaan masyarakat lebih efektif untuk pembangunan jangka panjang. Karena dalam konsep pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah hanya menyentuh tataran tehnis 10 % adapun sisanya dipasrahkan kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan seorang yang profesional. Implikasinya, konsep pemberdayaan masyarakat akan membentuk masyarakat yang madani yakni yang rajin bekerja dan bersemangat. Selanjutnya implikasi tersebut akan berdampak pada penekanan angka kemiskinan secara tidak langsung. Pemberdayaan masyarakat juga bisa sebagai langkah deotoritarianisme pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya.

Di samping itu, dibutuhkan sikap simbiosis mutualisme antara penguasaha maju dengan pengusaha yang masih merangkak. Catatan, hal ini harus diawali dengan regulasi yang sehat dari pemerintah. Salah satu cara untuk mebentuk hubungan baik antara kedua golongan tersebut, dibutuhkan kesalehan berusaha, terutama bagi pengusaha makro.

Kesalehan berusaha telah diwacanakan oleh beberapa ekonom amerika masa kini. Kekhawatiran dan keprihatinan terhadapan kemajuan ekonomi yang timpang lah yang latarbelakangi hal tersebut. Kesalehan berusaha dimaknai sebagai suatu sikap spiritual yang dimiliki oleh seorang pengusaha agar mampu berbagi dengan pengusaha-pengusaha lain yang masih berkembang dibawahnya. Substansi wacana ini sama, pemerataan.  

Sikap di atas akan membawa kepada kepedulian horizontal dan merasa terpanggil untuk merangkul pengusaha mikro yang bergerak dibawahnya. Dengan demikian ketimpangan ekonomi bisa diminimalisir, karena sejauh ini, Indonesia secara vertical individual, ekonominya telah bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha luar negeri bahkan di Negara-negara maju sekalipun.

Pekerjaan rumah bangsa Indonesia sekarang adalah pemerataan kesejahteraan ekonomi. Usaha yang keras melalui regulasi maupun aplikasi harus dipadukan untuk mewujudkannya. Aspirasi dari rakyat sepatutunya dipertimbangkan guna kebaikan bersama. Pengusaha-pengusaha makro dan mikro harus disinergikan dalam rangka membentuk perekonomian yang sehat luar dalam. Sehat dalam pemerintahan nasional serta sehat dalam intraksi internasional. Hal itulah yang akan membentuk negara Indonesia sebagai Negara yang benar-benar berharga. Tidak sebatas penghargaan belaka.