Menakar Nalar Fiqih Masyarakat Kita

Fatwa hukum yang dikeluarkan MUI beberapa waktu yang lalu tentang penghentian sementara sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing sejatinya memiliki akar pembahasan yang sudah valid dengan asas manfaat yang sangat kuat. Namun demikian mengorbitnya fatwa tersebut di masyarakat faktanya menyisakan sekelumit persoalan yang cukup serius sekaligus menarik untuk didiskusikan.

Menurut analisa saya (observasi terhadap masyarakat Lombok), sikap masyarakat  terhadap fatwa libur jumat telah memperlihatkan kualitas nalar fiqih masyarakat kita. Banyak dari masyarakat kita (terutama di pedesaan) yang memiliki sikap menolak terhadap fatwa tersebut. Penolakan itu tidak hanya secara verbal, tetapi bahkan dibeberapa desa berbentuk tindakan, yakni dengan tetap melakukan jumatan. Dalam paradigma mareka, meninggalkan sholat jum’at adalah suatu yang tidak benar (berdosa).

Bentuk penolakan masyarakat terhadap fatwa tersebut terlihat dari salah satu khotib Jumat yang ditangkap karena dalam khutbahnya berisi argumentasi yang mengatakan bahwa mengikuti fatwa ulama MUI dan pemerintah tentang tidak melaksanakan sholat jumat adalah tindakan di luar iman (kafir) (Suara NTB, 8 April 2020). Serta di berbagai desa, masih sering terlontar tentang bagaimana sejatinya jumatan adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan bahkan dengan fatwa ulama’ dan atau aturan umara’.

Berbagai celetukan, tindakan dan protes dari berbagai pihak terhadap suatu yang mereka sebut sebagai “perampasan hak ideologis” mereka dalam melakukan sholat jumat adalah salah satu indikator peting betapa nalar fiqih masyarakat kita masih sangat lemah. Kenyataan ini diperparah dengan tindakan masyarakat kita yang cendrung banal dalam menyikapi fatwa tersebut. Sempat terdengar beberapa masyarakat desa yang berangkat jumatan dengan membawa parang untuk digunakan sebagai senjata jika ternyata ada polisi yang membubarkan aktifitas jumatan.

Mereka kemudian dengan percaya diri mengatakan, “pemerintah telah mendorong kita menjadi kafir”, “kita hanya takut kepada Allah dan tidak kepada wabah”, “meninggalkan sholat jumat tiga kali menjadi kafir.” Serta berbagai celetukan serupa yang membanjiri baik di telinga maupun di kanal media. 

Jika mengikuti peta epistemologi Aljabiri (2009), masyarakat kita menggunakan nalar fiqih hanya secara bayani (tekstual) dengan hanya fokus pada hasil olahan hukum. Dalam hal ini masyarakat melakukan finalisasi terhadap produk hukum yang sudah lama menjadi tradisi mereka. Hal inilah yang kemudian mengakar sangat kuat dalam nalar teologis mereka, yang pada gilirannya tidak mampu memahami proses hukum lain yang menghasilkan produk hukum yang berbeda dari yang mereka yakini sebelumnya.  

Dengan demikian, proses impelementasi hukum Islam di rerata masyarakat kita cendrung pada tampilan konsep (tekstual) dan tidak menyentuh pada aspek burhani (pengolahannya) yang dalam hal ini adalah ushul fiqh-nya. Hal  inilah yang barangkali membuat masyarakat kita cendrung statis dalam melihat hukum atau produk fiqih.

Lantas bagaimana menyikapi hal ini? Disinilah saya bersyukur terhadap fenemena yang belakangan menghampiri kita, biar bagaimanapun fenomena wabah ini telah mendorong kita untuk mengkaji literasi hukum kita lebih dalam. Terkait dengan hal ini, para sarjana hukum Islam perlu lebih giat mensosialisasikan fiqih tidak hanya secara hasil olahannya, tetapi juga proses pengolahan hukumnya. Secara statistik, masyarakat yang melek hukum (fiqih dan ushul fiqh) di Indonesia ini memang sudah banyak. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat muslim dewasa ini di Indonesia khususnya, seolah tumpukan ahli itu masih sangat sedikit.

Jika dihitung secara sederhana, ahli Fiqih yang kita miliki saat ini masih sangat minim. Hal ini dengan mengikuti asumsi bahwa dari 4 juta santri hanya sepuluh persen yang mampu menjadi kader ulama atau guru agama (Republika.com). Kenyataan ini tentu menjadi hal ironis di negeri mayoritas muslim ini. Kita butuh sarjana hukum Islam maupun alumni pondok pesantren yang lebih banyak lagi untuk mengkampanyekan nalar fiqih yang lebih terbuka dan tidak statis. Ketika masyarakat telah mampu mengenal nalar fiqih yang dinamis, maka berbagai persoalan hukum fiqih di masa depan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah lain di luar fiqih.

Dalam hal ini penting bagi MUI sebagai lembaga fatwa dan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan fatwa tersebut sebagai kebijakan yang sifatnya mengikat, untuk melakukan pendidikan fiqih sejak dini, misalnya melalui pendidikan sekolah setingkat MTs dan MA, dimana di dalamnya diperkenalkan nalar fiqih yang inklusif agar mereka bisa memahami suatu proses hukum fiqih dan bagaimana kita bersikap dengan hasil pengolahan hukum itu. Selain itu para dai juga perlu untuk memberikan ceramah yang berwawasan fiqih inklusif. Kita berharap masyarakat kita semakin dewasa dalam melihat fenomena yang berkembang sekarang ini guna keberhasilan kita melawan wabah ini serta terus memupuk persatuan dan kesatuan beragama dan bernegara.