Kebingungan Masyarakat dalam Fatwa ‘Libur’ Jumat

Fatwa ulama’ yang kemudian dilegitimasi oleh pemerintah tentang penggantian sholat jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing memang merupakan kebijakan yang memiliki tujuan yang mulia. Namun demikian, ada jarak yang teramat melebar antar pemerintah maupun MUI selaku pelempar kebijakan dengan masyarakat selaku penerima. Dalam berbagai fenomena yang saya amati, fatwa libur jumat telah menjelma menjadi gave yang teramat menjurang antara pemerintah dan rakyatnya, terutama masyarakat muslim.  

Secara kaidah fiqhiyah, sudah tidak diragukan lagi bahwa fatwa tersebut telah memenuhi standar pengolahan hukum yang sangat valid karena digagas oleh para pakar hukum Islam yang mendunia, oleh karenanya saya tidak akan membincang fatwa libur jumat dari perspektif hukum Islam, saya ingin melihat ini secara fenomenologis.

Dalam tradisi yang bergerak, Islam tidak bisa diatur dalam satu prinsip hukum yang seragam. Ini adalah kenyataan sosial yang tak terelakkan.  Karenanya, Islam hadir dengan berbagai alternatif kerangka hukum yang boleh diikuti oleh rakyatnya. Dalam tradisi keislaman kita dewasa ini, mazhab yang empat bisa menjadi salah satu representasi keberagaman hukum di tubuh Islam. Tidak ada yang boleh melakukan pemaksaan hukum. Hal inilah yang sering kali ditunjukkan oleh Imam Syafii, Maliki, Hambali, dan Hanafi dalam berbagai statemen mereka. artinya masyarakat memiliki kebebasan untuk mengikuti berbagai aliran fiqih tersebut.

Nah, apa yang kita saksikan dewasa ini, seolah kebebasan bermazhab itu menemukan hambatan di tengah legitimasi pemerintah atas fatwa hukum Islam yang dikeluarkan oleh MUI. Kita sungguh percaya bahwa fatwa libur jumat memiliki tujuan yang luhur yakni dalam rangka menjaga nyawa kita karena tengah terancam di bawah bayang-bayang pandemik korona. Saya pun juga secara pribadi sepakat.

Namun demkian, tampaknya, ada hal lain yang dilupakan oleh MUI ataupun pemerintah, bahwa mereka melupakan karakter masyarakat kita. Bagaimanapun, masyarakat kita terutama di desa masih memiliki sikap keagamaan yang cendrung ekslusif. Artinya mereka memiliki rasa fanatisme terhadap tradisi keagamaan mereka. Hal ini bisa disimpulkan dari berbagai pernyataan dari masyarakat: “mengapa masjid ditutup sementara pasar tidak?”, “mengapa orang berdoa dilarang, padahal kita akan berdoa untuk kebaikan kita semua kepada yang maha segalanya?” “mengapa kita tidak boleh solat jumat padahal di desa kami tidak ada yang terpapar penyakit tersebut?” serta berbagai pernyataan lain yang memiliki unsur ketidakterimaan mereka atas fatwa libur jumat.

Bagi beberapa kalangan, himbauan untuk libur sholat jumat bisa langsung dipahami dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus korona, tetapi bagi masyarakat awan yang tak melek informasi, yang dalam paradigma nya hanya tertanam bagaimana cara beribadah yang baik, akan melahirkan pergolakan identitas yang awalnya bersifat pribadi dan secara perlahan muncul sebagai keresahan komunal. Ditambah lagi, ada tokoh-tokoh agama di kalangan masyarakat tertentu yang juga memiliki pandangan hukum yang berbeda karena melihat situasi yang berkembang di desa mereka. Karena pertimbangan tersebut, beberapa desa tidak mengikuti fatwa MUI ataupun himbuan pemerintah. Mereka tetap melakukan sholat jumat.

Sikap beberapa masyarakat yang tetap melakukan sholat jumat ternyata dianggap menentang ulama’-ulama’ MUI dan dilakukanlah tindakan-tindakan represif dari petugas pemerintah untuk membubarkan segala bentuk keramaian termasuk sholat jumat (sebagaimana pernyataan bupati Lombok Timur). Saya sampai sempat mendengar ada jamaah yang diamankan polisi karena bersikeras untuk tetap melakukan sholat jumat.

Fenomena diatas menunjukkan betapa sesungguhnya masyarakat kita masih belum paham secara utuh perihal fatwa libur jumat yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dan pemerintah disisi lain cendrung otoriter atas produk hukum yang mereka anggap  sudah final. Padahal jika kita berbicara hukum, meminjam Khaled Aboe Fadhl, “produk hukum adalah produk penapsiran, karenanya tidak ada produk hukum yang otoriter”. Pemerintah dalam hal ini telah mengambil otoritas hukum sebagai otoritas subjektif untuk menekan masyarakat yang berbeda pandangan. Ketika sikap otoriter digunakan, maka konflik tak terelakkan. Saya sangat nyata melihat banyak kalangan yang menanggapi fatwa libur jumat dengan emosional dan kemarahan. Mereka berkeyakinan bahwa tidak sholat jumat adalah suatu kejelekan (dosa). Mereka tidak terlalu memahami tentang keabsahan fatwa.

Oleh karena itu, saya melihat bahwa kedepan dalam setiap fatwa yang digulirkan, harus disertai dengan pembahasan yang lebih detil tidak hanya secara Fiqh, namun secara sosial, kesehatan, budaya, dan sebagainya harus disinggung dan dijadikan bacaan publik. Hal ini untuk menekan beberapa anggapan yang keliru tentang fatwa yang tengah dikeluarkan. Kita berharap pandemi korona segera berlalu, dan masyarakat kita semakin lebih mengetahui perlihal agama dan kehidupan mereka.