Media, Etika (Bahasa) dan Kebebasan Berpendapat

Belakangan waktu ini tengah trend diperbincangkan tentang Yulian Paonganan (Ongen)yang ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak kriminal yaitu pornografi. Dia diduga bersalah karena berkicau di Twitter. Dengan menggunakan hastag dia menulis: “papadoyanlonte” dan “mamamintapaha.” Pernyataan itu membuat orang tersebut berurusan dengan polisi karena dianggap melanggar pornografi. Namun demikian tindakan polisi menangkap Ongen dinilai oleh beberapa pihak salah alamat, karena sejatinya Ongen tidak pernah melakukan tindakan pornografi. Salah seorang guru besar linguistik kemudian membela:“pernyataan Ongen di Twitteritu bukanlah porgnografi.”

Saya melihat bahwa perbedaan antara pihak yang membela Ongen dan yang memperkarakannya ada pada makna kalimat dan gambar. Perbedaan makna kicauan tersebut terjadi karena adanya dikotomi semiotik pada interpretasinya. Yakni dengan menginterpretasikan gambar sendiri dan kalimat berhastag itu sendiri. Seharusnya kicauan Ongen harus dilihat sebagai lambang yang utuh.

Bayangkan jika foto siapa saja dipajang dan dituliskan di bawahnya atau pada salah satu sisinya suatu pernyataan, maka tentu saja akan dipahami bahwa kalimat tersebut menjelaskan gambar yang ada. Hal ini sudah umum dalam Ilmu Grafitymaupun Semiotika Kartun(Dewa, 2010). Kaitannya dengan kasus Ongen jelas bahwa dia mengupload gambar dan membuat hastag papadoyanlonte. Secara semiotik kata tersebut tentu saja akan mengarah ke gambar, tidak mungkin ke yang lainnya.

Selain secara Semiotik, Jika menelesik konsep dalam Linguistik, secara umum setiap kata ataupun kalimat memiliki dua unsur yang tidak bisa dipisahkan yaitu penanda dan petanda (Saussure, 1986) penanda adalah substansi tuturan (makna immateri) dan petanda adalah bentuk konkrit tuturan (makna materi). Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan suatu makna. Berdasarkan konsep ini apa yang ditulis Ongen dalam kicauannya merupakan kalimat yang memiliki referen jelas yakni menunjuk kepada gambar yang disertakan dalam kicauan itu. Dengan demikian kasus Ongen jikalah tidak bisa dilanjutkan karena ketidaksesuaian pasal maka boleh saja dihentikan, tapi proses sosial berupa pelanggaran etik saya rasa harus tetap berlangsung.

Artinya, persoalan Ongen ini sejatinya harus dilihat secara komprehensif termasuk memberikan ruang sosial berupa pandangan etika. Bagaimanapun media menjadi begitu canggih untuk bereksistensi dan bahasa yang bisa digunakan dengan bagaimanapun untuk berekspresi, tetapi kita tetaplah manusia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam berorientasi.

Memang tidak bisa dipungkiri, kasus “pelanggaran” di media sudah sering terjadi, masih segar dalam ingatanseorang mahasiswi yang menjadi bulan-bulanan media sosial karena disebut menghina warga Yogyakarta melalui akun Path-nya, demikian pula dengan sebuah majalah yang diduga melecehkan Jokowi serta berbagai kasus serupa lainnya. Kenyataan ini membuat kita berpersepsi bahwa media telah mencetak manusia menjadi hipokrit. Dengan kata lain seseorang yang berdiri di belakang akun medianya seolah merasa bebas untuk mengutarakan apapun yang ada dalam pikirannya, termasuk kekesalannya, sehingga sering kali diwarnai dengan pernyataan maupun gambar yang negatif. Suatu tindakan kritik yang dibangun dari sakit hati sangat rawan terhadap pelecehan ataupun pencideraan nama baik orang yang dikritik.

Saya tidak tahu lebih jauh tentang orang-orang yang berada di balik akun-akun hatters, tapi beberapa di antara mereka banyak yang memiliki background intelektual yang bagus. Seharusnya intelektualitas digandengkan dengan etika untuk membuat hidup lebih berkualitas. Menjadi kritikus sosial bukan berarti bebas untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati orang lain.

Dalam membatasi kebebasan berpendapat di media dewasa ini, tidaklah mungkin membatasinya hanya melalui konstitusi, mengingat eksistensi manusia di dunia maya lebih luas dan dengan jangkauan yang tidak terbatas. Undang-Undang tetang kejahatan media sejauh ini tidak bisa maksimal karena hukum pun sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Mereka bisa menjadi penginterpretasi Undang-Undang yang handal sehingga segalanya bisa saja dilakukan, merubah yang bersalah menjadi benar dan yang benar menjadi sebaliknya. Dengan demikian dibutuhkan peran etika di samping Undang-Undang untuk menegakkan hukum.

Menjadikan etika sebagai pembatas dalam kebebesan berpendapat masyarakat sekarang ini merupakan jalan yang tepat, mengingat sifat etika yang berada di dalam hati sebagai penggerak naluri untuk melakukan hal yang tidak bertentangan dengan moralitas. Sebagaimana Immanuel Kant, etika sejatinya telah ada pada setiap diri manusia. Dengannya mereka bisa melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. 

Dari pada melihat kasus ini sebagai kasus hukum yang beberapa orang menilai memiliki muatan politis, lebih bijak jika melihat ini sebagai pencideraan etik untuk kita bisa bercermin darinya. Negara kita butuh kritik yang membangun dan dengan cara yang juga sesuai karakter bangsa ini. Apapun bentuk kebebesan berpendapat, seharusnya etika jangan pernah dihilangkan. Semoga para pihak yang bertikai tentang Ongen memiliki jalan keluar yang bijak untuk melihat kasus ini di samping sebagai persoalan hukum juga sebagai cermin sosial.