HAM Versus HAM

Beberapa hari yang lalu, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengesahkan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual pada anak. Keputusan tersebut sontak mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Paradoksnya, baik yang pro maupun yang kontra sama-sama mengatasnamakan hak asasi manusia. Kenyataan ini membuat kita bertanya, apa sesungguhnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu? disini telah terjadi diversitas pemaknaan HAM yang membuat tatanan sosial menjadi rancu.

Sebelumnya, kelompok yang mendukung disahkannya Undang-Undang berupa hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual berpandangan pentingnya hukuman berat bagi pelaku pelanggaran hak asasi kemanusiaan. Dalam hal ini ada banyak kasus yang bisa disebutkan, misalnya kasus Yuyun yang diperkosa dan dibunuh oleh beberapa anak muda. Kemudian seorang perempuan belia yang diperkosa oleh delapan pemuda di kota Surabaya, serta berbagai kasus serupa yang membuat miris hati. 

Berbagai kasus kekerasan seksual membuat pemerintah didesak untuk merevisi undang-undang perlindungan anak dan meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang berisi salah satunya tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun disisi lain beberapa kelompok yang juga mengatasnamakan hak asasi manusia menolak disahkannya peraturan tersebut. Mereka mengemukakan rasionalisasi bahwa kebiri bukanlah solusi. Itu bahkan melanggar hak asasi manusia berupa penghilangan hasrat seksual. 

Menanggapi wacana ini, penting untuk kita menelusuri kembali beberapa konsep tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal tentang Hak Asasi Manusia (pasal 28 A)berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal selanjutnya menerangkan tentang jenis kebebasan yang dimiliki masing-masing orang yang berkaitan dengan hak asasi mereka berupa: pernikahan, beragama, hak di hadapan hukum dan sebagainya. 

Keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam Undang-Undang negara kita sepertinya belum mampu mengalternasi model HAM yang bisa disepakati oleh masyarakat umum. Adanya pro dan kontra penetapan hukum kebiri yang berakar dari pemaknaan yang beragam tentang HAM menjadi salah satu indikatornya. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, mari kita lihat pandangan beberapa filsuf moral tentang HAM. Dalam bukunya, The Rules of Moral Fhilosofi, James memetakan pola tindakan manusia. Dari pemetaan tersebut bisa dimunculkan pemaknaan hak asasi manusia. Immanuel Kant, menilai hak asasi sebagai qodrat yang sudah ada dalam diri seseorang. HAM dalam terminologi ini bersifat teologis. Dari pendapat tersebut HAM sepertinya hanyalah masalah individu yang tidak terikat dengan orang lain maupun lingkungannya. 

Berseberangan dengan pandangan tersebut, kaum Utilitarianismenilai bahwa hak asasi manusia itu tidak ada, yang ada hanya hak orang lain. Aliran filsafat ini menilai bahwa eksistensi kehidupan seseorang di dunia ini hanyalah dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Lawan dari kelompok ini adalah Egoisme Psikologisyang mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanya tentang memuaskan kebutuhan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. 

Kedua padangan terakhir juga sepertinya tidak cocok untuk memaknakan HAM dalam konteks saat ini. Untuk itu mari kita lihat bagaimana pandangan kelompok intelektual yang mencetuskan konsepKontrak Sosial(social contrac) dalam memandang moralitas. Bagi kelompok ini setiap orang hidup dalam aturan yang tak tertulis yang ada dalam setiap komunitas mereka. Seorang warga Indonesia misalnya, secara langsung ketika dia mengatakan diri berkewarganegaraan Indonesia, tunduk pada setiap aturan yang ada di dalamnya. 

Pengertian terakhir ini cukup mengalternasi model hak asasi manusia yang mungkin bisa dikhendaki bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia sejatinya adalah milik setiap orang yang bergantung pada aturan dan kesepakan sosial yang berlaku dalam komunitas orang tersebut. Beranjak dari konsep ini, kita bisa menentukan sikapdari pro dan kontra terkait pengesahan hukuman kebiri.Oleh karena itu, untuk menentukan sikap hendaknya menelusuri alasan di balik kejahatan yang dilakukan oleh penerima hukuman tersebut.

Menurut saya paradigma kontrak sosial cukup menjadi landasan kuat untuk memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual dengan alasan yang bahkan cukup kompleks dan kuat, yaitu: mereka secara sosial telah melanggar kontrak yakni kontrak bernegara yang menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan. Pelanggaran ini juga termasuk dalam pelanggaran konstitusional dimana pasal 28J menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Disamping pelanggaran tersebut, kejahatan yang paling tidak bisa dimaafkan dari pelaku kejahatan seksual adalah pembunuhan mental yang secara tidak langsung dilakukannya secara bersamaan terhadap korban kejahatan seksual.

Yang paling penting dalam pemaknaan kita tentang HAM adalah tidak memandang secara parsial pada individu tapi dalam kacamata individu sebagai anggota masyarakat sosial. Dalam kacamata sosial, individu di samping memiliki hak juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap sesamanya.