Demokrasi dan Politik Tupai

Acara besar demokrasi bangsa indonesia sebentar lagi tiba (Pilpres), para kontestan politik telah siap bertarung mati-matian. Banyak warna yang terlihat dalam acara besar demokrasi kita kali ini, salah satunya adalah fenomena lopat-lompat jabatan. Semua memang berhak, karena ini adalah demokrasi, tapi bagaimana jika kebebasan demokrasi telah menyalahi naluri dan psikologis rakyat?

Kita memang tidak mungkin lupa pada prinsip dasar demokrasi kita, bahwa demokrasi adalah aturan untuk kita saling hidup bersama yang mana prinsip dari, oleh dan untuk rakyat begitu kuat di dalamnya. Dengan prinsip ini, semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanah air. Inilah kemudian yang menjadi alasan kuat kenapa seorang gubernur yang baru beberapa tahun menjabat ikut terjun dalam panggung politik bulan juli nanti.

Memang kebebasan berekspresi dan mengeksplorasi diri seperti tidak ada batasnya dalam prinsip demokrasi, namun perlu diingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenuhi hak diri, tapi bagaimana menangani persoalan masyarakat secara adil dan merata. Tentu tidak salah jika seorang dengan posisi apapun, ingin ikut terjun dalam panggung demokrasi dengan meninggalkan posisi politik yang sebelumnya, tapi apakah masyarakat telah siap dengan hal itu? Inilah yang menjadi pertanyaan besar, demokrasi apakah sebagai panggung politik saja, yang  di dalamnya hanya berbicara kepentingan pribadi atau golongan?

Menarik membincang argumentasi seorang pengajar filsafat politik UI Donny Gahral Adian, dia mengatakan bahwa politik bukan musim, dia adalah kejadian yang hidup dalam keseharian yang berdetak, dia tersembunyi di balik map seorang aktivis sosial yang memperjuangkan hak para petani, di dalamnya hak-hak masyarakat dipertaruhkan (Kompas). Dengan demikian tidaklah pantas jika momen pemilu hanya dijadikan momen untuk menunjukkan kapabilitas ataupun elektabilitas yang menjulang, tapi merupakan ajang untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Majunya gubernur DKI jakarta sebagai salah satu kontestan politik 2014 merupakan salah satu contoh kebebasan demokrasi yang tak beretika, ini karena yang dipertaruhkan adalah rakyat. Di sini bukan hanya hak perorangan sebagai yang memiliki hak dalam sistem demokrasi, tapi tanggung jawab moral yang telah digariskan oleh proses demokrasi sebelumnya (Pemilu Kada).

Sejalan dengan argumen di atas, seorang budayawan, Ridwan Saidi juga menolak pencapresan gubernur DKI jakarta, dia menilai tindakan tersebut sebagai langkah pembohongan terhadap masyarakat, melanggar janji yang sebelumnya pernah diikrarkan. Iya, kita semua tahu bahwa Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan 5 tahun kepemimpinannya di daerah ibu kota.

Memang patut disayangkan keputusan sang gubernur. Seseorang yang sebelumnya sudah begitu dielu-elukan oleh masyarakatnya, kini sedikit tercoreng. Hal tersebut terlihat dari banyaknya golongan yang dengan terang-terangan menolak pencapresannya, melalui demonstrasi di jalanan maupun dunia maya, meskipun memang tidak bisa dipungkiri masih banyak golongan yang mendukungnya.

Dari sisi kapasitas kepemimpinan, tidak ada yang perlu diragukan atas sosok Joko Widodo, semua orang sudah mengenal figur dan ketokohannya, namun kembali lagi, akan menjadi bumerang jika langkah untuk meninggalkan jabatan gubernur dilakukan untuk kursi presiden. Menurut saya, elektabilitas jokowi saat ini akan tergerus karena langkah kontroversial tersebut, meski saat ini beberapa survei masih menjagokannya.

Dalam tulisan ini, saya menggunakan istilah politik tupai untuk menggambarkan tingkah politikus yang sering lompat-lompat jabatan. Sebagaimana kita ketahui tupai adalah binatang yang rutinitasnya melompat dari satu tempat ke tempat lain, untuk mencari makan atau suasana lainnya. Politik tupai dimaknakan sebagai langkah arogan seorang politikus yang melakukan tindakan tanpa memperhatikan situasi sosialnya. Dalam hal ini seluruh pejabat yang ingin tampil dalam panggung pemilu 2014 (bukan hanya Jokowi).

Politik tupai tentunya akan berbahaya untuk keberlangsungan hidup rakyat secara majemuk, karena dari sisi psikologis, komunitas atau masyarakat akan memiliki hubungan batin dengan pemimpin mereka. Jika seorang pemimpin yang telah memiliki hubungan batin yang kuat dengan masyarakatnya kemudian meninggakan kepemimpinannya untuk bertarung di kursi politik yang lain, maka tentu ini akan memunculkan kekecewaan masyarakat yang dipimpinnya. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa berujung anarkisme.

Di samping itu, politik tupai juga akan memberikan dampak negatif terhadap program kepemerintahan yang telah dirancang oleh seorang pemimpin. Ini karena tentunya satu orang pemimpin memiliki konsep yang berbeda dengan konsep pemimpin yang lainnya. Apakah rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan politik pribadi atau golongan?

Jangan karena tuntutan partai, seorang politikus mempermaikan amanat rakyat, tapi karena memang tuntutan rakyatlah seorang politisi bertindak. Sangat disayangkan jika majunya Jokowi menjadi calon presiden hanya bentuk kepatuhan pada ketua umum partainya. Kita mengkhawatirkan Jakarta yang sempat bercahaya akan kembali meredup karena ditinggalkan oleh empunya. Semoga panggung politik 2014 ini adalah panggung untuk menemukan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berjuang untuk negara bukan sebatas panggung pemuas hak demokrasi dan permainan para politikus tupai.

Lantas bagaimana untuk memutus lingkaran setan politik tupai? Yang pertama tentunya adalah kesadaran para calon pemimpin bangsa untuk bersikap total dan tidak hanya melangkah menurut intruksi Parpolnya. Untuk membentuk hal ini salah satu caranya adalah dengan memantapkan kaderisasi partai yang mana di dalamnya ditanamkan nilai-nilai leadership yang benar-benar mengabdi untuk rakyat.

Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan untuk memotong langkah politik tupai adalah dengan mengatur konstitusi yang membahas tentang pencalonan seseorang yang akan duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Poin terpenting yang mesti diusung di dalamnya adalah tidak boleh seseorang mencalonkan diri ketika dia sedang menjabat pada satu posisi yang sama maupun berbeda (dalam lingkup pejabat negara). Hal ini penting untuk tidak membuat pesta demokrasi seolah sebagai acara main-main semata. Masih segar dalam ingatan ketika gubernur salah satu daerah di negeri ini ikut dalam kontestasi politik pemilihan gubernur Jakarta (2012), setelah dinyatakan kalah, dia kembali ke jabatan sebelumnya tanpa dosa. Ini tentu merupakan prilaku inkonsistensi terhadap jabatan yang diemban.

Jika kebiasaan lompat-lompat jabatan terus saja dibiarkan, dengan alasan apapun, termasuk dengan dalih hak demokrasi, maka selamanya kita tidak akan bisa berdemokrasi dengan utuh, karena sesungguhnya demokrasi bukan musim. Bukan permainan belaka, tapi merupakan cawan dari harapan-harapan masyarakat untuk menatap masa depan yang lebih cerah.