Mencegah Efek Domino Penangkapan Akil Mochtar

Seteleh tertangkapnya Akil Mochtar beberapa hari yang lalu di rumah dinasnya, kini negeri kita tengah dihadapkan dengan persoalan konstitusional. Tentunya ini terkait karena posisi Akil sebagai kepala di salah satu lembaga tertinggi negara ini memiliki peran vital yang keputusannya dianggap final dan absolut. Berbagai persoalan bangsa sudah banyak yang diputuskan melalui lembaga tersebut, termasuk persoalan pemilihan umum diberbagai daerah di indonesia. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak selesai di KPU kemudian diketok MK. Sehingga dengan demikian, pasca penetapan tersangka Akil, kita akan dikejutkan dengan patologi baru berupa persoalan-persoalan yang pernah diputuskan MK. Inilah kemudian yang kita sebut dengan efek domino.

Terjeratnya Akil sebagai salah satu tersangka suap memang mengundang keperihatin berbagai kalangan. Kadang kala keperihatinan tersebut positif dan kadang pula berbentuk negatif. Persoalan yang paling menonjol untuk disoroti adalah bukan pada nominal korupsi, tapi pada posisi Akil sendiri yang sangat vital, yakni sebagai ketua mahkamah konstitusi (MK). Tentunya disini ada paradigma moralitas yang digunakan masyarakat dalam menilai kasus ini, yang kemudian mengundang beragam komentar maupun persepsi. Beberapa kalangan masyarakat meminta Akil dihukum seberat-beratnya, ini semua wajar. Dan tidak berlebihan kiranya jika ketua MK sebelumnya melontarkan opsi hukuman mati untuk Akil.

Disamping posisi Akil yang terjerat kasus suap, kasus narkoba juga kini menguntit dirinya. Ini karena ditemukannya beberapa pil ekstasi di ruang kerjanya. Hal tersebut membuat kasus Akil semakin memiriskan dan menambah pesimisme masyarakat atas kebersihan lembaga negara. Kini, kita semua dibawa pada persoalan pelik, yang mana mahkamah konstitusi sebagai salah satu penegak demokrasi telah pincang dalam profesionalitasnya. Persoalan lebih besar akan muncul jika membaca implikasi yang ditimbulkan. Dimana kita ketahui bahwa beberapa kasus pilkada di daerah, banyak yang berakhir di MK. Dengan demikian, putusan MK sejak kepemimpinan Akil, akan mengundang persepsi-persepsi negatif. Dalam hal ini adalah “negosiasi transaksional”.

Terhitung sejak kepemimpinan Akil, ada banyak kasus Pilkada di seluruh wilayah indonesia yang diselesaikan di MK. Kadangkala ketokan yang diberikan MK sarat kontradiksi dengan hasil yang dikeluarkan KPU. Misalnya saja pada pilkada kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasangan SUFI (Sukiman dan Lutfi) yang mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi atas kemenangan ALKHOIR  (Ali dan Khoir) berujung pada pemenangan pasangan yang kedua. Hasil tersebut mengundang protes dari berbagai kalangan masyarakat, hal itu dikarenakan ada banyak bukti atas kecurangan yang dilakukan pasangan kedua tadi, namun begitu ganjil ketika MK justru menetapkan kemenangan untuk mereka.

Kini setelah kasus Akil terungkap, maka tidak menutup kemungkinan kasus di Lombok tadi akan kembali mencuat ke muka dan akan berujung pada konflik sosial masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada awal persoalan itu muncul. Akan semakin memiriskan jika hal yang sama akan terjadi pada daerah-daerah lain yang pemilihan umumnya diputuskan MK. Inilah yang saya sebut “efek domino”, yang mana kasus ini akan bergulir seperti bola salju dan merusak bangunan-bangunan demokrasi yang sudah berdiri sebelumnya. Dengan demikian, dibutuhkan solusi kongkrit untuk hal tersebut.

Langkah presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka menyelamatkan MK patut diapresiasi. Namun demikian, kita tidak hanya membutuhkan solusi wacana, namun adalah langkah kongkrit untuk menyikapi ini. Realisasi Perpu (terlepas dari pro kontranya) untuk otoritas MK perlu segera dieksekusi. Saya tidak menilai bahwa kita sudah terlalu berlebihan memberikan otoritas kepada MK, hanya saja ada yang keliru dengan orang-orang yang menggerakkan otoritas disana. Revitalisasi kader yang duduk di kursi MK harus segera digencarkan. Proses seleksi secara kapasitas intelektual maupun moral harus menjadi prasyarat yang penting.

Bukan berarti dengan semua ini MK harus dinilai negatif secara keseluruhan, tapi harus segera melakukan evaluasi untuk perbaikan lembaga. Ini demi bangsa indonesia. Tidak berlebihan pula jika dalam headline berita di media massa menulis “runtuhnya benteng keadilan” untuk topik yang satu ini, karena realita memang demikian. Lembaga independen negara tersebut harus benar-benar menjadi benteng kokoh demokrasi dengan menjunjung objektifitas dalam setiap keputusan. Satu pelajaran berharga bagi MK kahususnya dan bangsa indonesia umumnya, bahwa kita harus sadar dengan posisi kita masing-masing, apalagi yang berposisi di kursi atas sana, yang pada tangan dan lidah mereka rakyat bergantung. Kemana lagi akan mengadu, jika ibu telah terbiasa membunuh anak-anak?

Efek domino atas terjeratnya Akil dalam jaring skandal suap ini harus segera dihentikan. Pengusutan atas semua perkara (khususnya Pilkada) segera dilakukan pemerintah. Ini untuk benar-benar meluruskan filsafat demokrasi kita. Apalah artinya kita berdemokrasi jika keputusan dalam tubuh kita dihasilkan melalui negosiasi transaksional. Apalah artinya kita memiliki konstitusi, jika aturan-aturannya penuh dengan tendensi kepentingan-kepentingan pribadi.

Di samping itu, untuk menghentikan efek domino tersebut, implementasi lima langkah yang ditawarkan oleh Presiden dalam rangka menyelamatkan MK segera dilakukan. Mengadili Akil Mochtar dengan seberat-beratnya merupakan hal yang harus ditunaikan. Perosalan ini bukanlah persoalan kasus suap biasa, tapi ini mencakup identitas bangsa sebagai negara demokrasi juga moralitas MK sebagai lembaga tertinggi. Kita berharap kasus MK ini membuat bangsa indonesia belajar dan mengevaluasi diri. Efek domino yang ditimbulkan semoga cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan patologi sosial baru yang lebih luas. Semoga!     

 *telah dimuat di koran cetak Malang Post, edisi kamis, 10 Oktober 2013