Pendidikan Politik Untuk Masyarakat*

Pemilihan umum telah ramai dilaksanakan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Momen pemilihan umum yang juga sering diistilahkan sebagai pesta rakyat memiliki nilai-nilai demokrasi yang menjadi system bangsa ini. Namun tatkala demokrasi tak lagi melambangkan kedamaian dan toleransi, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Kiranya apa yang diinginkan bangsa Indonesia melalui demokrasi jika yang dihasilkan justru anarkisme yang berujung konflik horizontal kemasyarakatan?

Berkaca pada pemilu kepala daerah di kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Beberapa jam setelah proses perhitungan cepat (quick count) selesai dilakukan, kalaim kemenangan muncul dari dua peserta pemilihan yang hampir memiliki prosentase suara yang sama. Sehingga orasi kemenangan dilakukuan oleh kedua kubu tersebut. Kompoi kendaraan pada sore keesokan hari pasca pemilihan juga Nampak di jalanan. Anehnya, klaim itu begitu kuat dan sama-sama berkeyakinan menang. Dari permasalahan sederhana itu muncul pertanyaan, bukankah hasil pemilu sebenarnya merupakan tugas KPU secara utuh?

Kejadian ini adalah salah satu dampak ketidakdeewasaan berpolitik yang tengah berlangsung di negeri ini. Masyarakat belum memahami alur demokrasi secara utuh. Serta segala bentuk konstitusi-konsitusi terkait pemilu gagal tersosialisasi kepada masyarakat. Ini bukan hanya kekanak-kanakan masyarakat, namun juga “keteledoran” pemerintah yang tidak sempurna dalam melakukan sosialisasi terkait pemilu.

Di sisi lain. Konflik horizontal yang Nampak pasca pemilu adalah munculnya disintegrasi kemasyarakat dalam intraksi social. Terlihat dari adanya sikap antagonisme masyarakat dengan masyarakat lainnya karena memiliki pilihan yang berbeda. Tataran terkecil saja dalam masyarakat bisa terjangkit hal tersebut. misalnya saja seorang tetangga saya yang menjadi bermusuhan dengan saudaranya hanya karena suara hati yang berbeda saat melakukan pemilihan di TPS.

Problematika seperti ini sungguh merupakan implikasi yang menakutkan jika memandang demokrasi dengan paradigma umum. Karena yang pada dasarnya hal ini merupakan persoalan politik, ternyata memiliki dampak social dan psikologis. Masyarakat dengan adanya persoalan ini harus segera mendapatkan pendidikan politik.

Demokrasi, sungguh merupakan system yang telah ada di dunia dengan perangkat-perangkat baik yang ada di dalamnya. Penerapannya untuk sebuah institusi ataupun Negara juga dipastikan memiliki dampak yang baik pula tatkala nilai-nilainya bisa terinternalisasi dengan benar. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait proses pematangan demokrasi di Negara ini.

Ada baiknya kita mengkaji pernyataan Plato, seorang filsuf yunani. Beliau mengatakan, “demokrasi yang tak terkendali adalah anarki”. Dari penyataan ini kita bisa menarik statemen bahwa demokrasi dengan segala nilai-nilai pluralitasnya tetap memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam implementasinya. Karena ketika masyarakat memaknai demokrasi sebagai system yang mana mereka menjadi subjek sekaligus objek tanpa menyadari batasan-batasan yang ada. Maka kejadiannya akan seperti di atas.

Dalam hal ini, konstitusi adalah kekuatan yang akan membatasi gerak kebebasan masyarakat sebagai subjek demokrasi. Konstitusi disini tentunya juga konstitusi yang objektif yang tak ada kepentingan pihak tertentu di dalamnya. Harus senantiasa ada pengawalan dari pihak-pihak yang membela sepenuh hati kepada kepentingan rakyat.

Jika demokrasi telah tegak dengan konstitusi yang sehat, maka konflik-konflik dalam proses ataupun eksekusi kegiatan demokarasi akan menjadikan tujuan demokrasi tidak kabur dan berujung konflik. Masyarakat akan mampu memahami alur yang diinginkan bersama. Maka dari itu, pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menangani persoalan pemilu ini. Terlebih pemilu adalah salah satu mekanisme demokrasi yang begitu penting dalam proses keberlangsungan suatu Negara.

Untuk menjadikan Negara Indonesia sukses berdemokrasi dengan system desentralisasinya, maka penjelasan di atas penting untuk diperhatikan. Hal ini karena proses sosialisasi tentang pemilu masih minim. masih ada masyarakat yang sering dihadapkan dengan praktik-praktik yang menyimpang seperti politik uang. Sehingga mentalitas masyarakat cenderung transaksional. Sebagai contoh penulis pernah melihat sebuah banner terpampang di perbatasan sebuah desa dengan bertuliskan, “menerima serangan fajar”.

Mental-mental masyarakat yang seperti itulah yang harus segera diantisipasi pemerintah dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur dalam system demokrasi.  Untuk itu, pemerintah untuk kedepannya, harus segera menerapkan dua hal terkait revitalisasi system demokrasi di daerah-daerah. Pertama, pemerintah harus aktif dan efektif dalam sosialisasi konstitusi pemilihan umum. Sehingga masyarakat tidak bertindak gegabah dan bisa memahami alur proses demokrasi. Kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku kecurangan dalam pemilihan umum.

Di samping dua hal di atas, pemerintah juga harus melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Sehingga segala hal yang tidak boleh dilakukan di dalam proses berdemokrasi bisa diantisipasi dalam praktik masyarakat. Pun demikian, pemerintah dari sisi pendidikan harus mensinergikan bidang keilmuan politik dengan bidang-bidang lainnya, sehingga diharapakan kedepannya akan ada kajian-kajian sosiopolitik, psikoplitik yang dilakukan oleh para akademisi untuk diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan demikian pemerintah sebagai pengarah demokrasi dalam masyarakat harus sadar dan peduli bahwa momen demokrasi bukan hanya sebatas pesta rakyat untuk makan-makan dan meramaikan tempat umum guna menentukan pemimpin mereka, namun lebih jauh untuk bagaimana proses demokratisasi dalam pembangunan berjalan efektif dan sehat.    

*telah dimuat di koran Malang Post edisi tanggal bulan mei